Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

24 07-0 11:00:33 624 Kali

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, apa saja perubahannya? silahkan dipahami pada bahan dibawah ini.

Yang mendasari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut:

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

Muatan dari Perubahan Kedua UU Desa tersebut tidak berbeda dengan Revisi UU Desa yang dijelaskan pada postingan sebelumnya. Meliputi:

Pasal 5A

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A terkait pemberian dana konservasi dan/atau rehabilitasi. Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62

Pada pasal tersebut ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

Pasal 34A

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A terkait syarat dan jumlah kepala Desa dalam pilkades. Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
Dalam hal jumlah calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 72

Ketentuan Pasal 72 diubah terkait sumber pendapatan Desa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain lain pendapatan asli Desa;
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah.
Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Besaran 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah Pusat kepada rekening Desa.
Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 118

Ketentuan Pasal 118 diubah terkait peralihan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 121A

Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A terkait pemantauan dana peninjauan undang-undang, sehingga berbunyi Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Berita Desa

Administrator

Kirim Komentar

Untuk artikel ini

Menu Kategori

Statistik

Arsip Artikel

Yuk Belanja Murah Setiap Jumat
04 Maret 2025 29 Kali

Era Baru Perlindungan Data Pribadi
03 Maret 2025 144 Kali

Selamat dan Sukses atas Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Periode 2025-2030
20 Februari 2025 93 Kali

Musyawarah (MUSDES) Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Bumi Ratu Tahun Anggaran 2024
18 Februari 2025 55 Kali

Rapat Paripurna DPRD Penjabat Bupati Pringsewu ucapankan selamat Kepada Bupati dan Wabupi Pringsewu terpilih
10 Februari 2025 64 Kali

Terakhir Pimpin Apel, Pj. Bupati Pringsewu Pamit sekaligus Ingatkan ASN Tingkatkan Kompetensi
10 Februari 2025 55 Kali

Posyandu ILP dan Pemberian Vitamin A di Pekon Bumi Ratu
10 Februari 2025 61 Kali

SEKILAS TENTANG POKDARWIS
01 Oktober 2021 10.525 Kali

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dan Lembaga Adat Desa
20 Februari 2023 6.399 Kali

SK Tim Penggerak PKK
03 Januari 2020 1.976 Kali

SK Posbindu PTM
03 Januari 2020 1.972 Kali

KK, Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA)
05 November 2018 1.522 Kali

PRESENTASI LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021
31 Mei 2021 1.276 Kali

Seni Budaya Janengan
05 Mei 2018 1.187 Kali

Rapat Pleno PPS DPTHP-2
10 November 2018 289 Kali

Foto di E-KTP Bisa Diganti, Begini Caranya
13 Juni 2022 566 Kali

SDGs Desa Nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif
01 Juni 2021 359 Kali

Pengukuhan Tim Penggerak PKK Pekon Bumi Ratu Periode 2022-2028
04 Oktober 2022 115 Kali

Sosialisasi New Normal
16 Juli 2020 449 Kali

Pelantikan Calon Anggota BHP Pekon Bumi Ratu
25 Juni 2023 114 Kali

Penyerahan SPPT PBB P2 Tahun 2022 Pekon Bumi Ratu
06 Juni 2022 183 Kali

Agenda

Terdahulu

Verivali data KPM BLT-DD

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu
Koordinator : David Yusuf

Pendampingan Hukum dari Kejaksaan Negeri Pringsewu Tentang BLT-DD 2021

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Aditya Yudiawan

Capil Turun Ke Pekon!!

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Aditya Yudiawan

Rapat Koordinasi PPKP

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu
Koordinator : David Yusuf

Rapat Koordinasi Posko PPKM

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Sugiyanto

Vaksin Tahap 1, 2 dan 3

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Sugiyanto

Pelantikan Perangkat Pekon

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Sugiyanto

Pemutakhiran Data IDM 2022

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu
Koordinator : David Yusuf

Sosialisasi Pemanfaatan Sempadan Waduk Way Sekampung

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Aula Kecamatan Pagelaran
Koordinator : Kecamatan

Perekaman E-KTP

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Kantor Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Laelatul Munawaroh

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gudang Pangan

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Dusun Tirtasari Pekon Sukaratu
Koordinator : Bambang Irawan

Pelantikan Kepala Pekon 2022 - 2028

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : GOR Mini Kabupaten Pringsewu
Koordinator : David Yusuf

Perletakan Batu Pertama Pembangunan Penyediaan Air Baku Bendungan Way Sekampung

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Bendungan Way Sekampung
Koordinator : David Yusuf

Peningkatan Kapasitas BHP

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Balai Pertemuan Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Laelatul Munawaroh

Pembekalan Relawan Masyarakat Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Sugiyanto

Finalisasi Input Pemutakhiran Data SDGs Tahun 2022

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Aula Kecamatan Pagelaran
Koordinator : Amrul

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : GSG Pagelaran
Koordinator : Kepala Pekon

Sosialisasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

03 Juni 2023 15:57:07
Lokasi : Urban Hotel Pringsewu
Koordinator : Kepala Pekon

Belajar Bersama Tim Smart Village Kabupaten Pingsewu

25 Juli 2023 08:00:00
Lokasi : Aula Kecamatan Pagelaran
Koordinator : FADZIL AMRULLAH ASY SYAHID

Sosialisasi Aplikasi E-Pajak

26 Juli 2023 09:00:00
Lokasi : Kantor Bapenda Pringsewu
Koordinator : Kasi Pemerintahan

Monitoring PBB Tingkat Kecamatan

25 Juli 2023 08:00:00
Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Kasi Pemerintahan

Sosialisasi pengabdian masyarakat dari UNILA

01 Agustus 2023 09:30:00
Lokasi : Wisata Ratu Banyu
Koordinator : Laelatul Munawaroh

Penyampaian Jadwal Rembuk Stunting

15 Agustus 2023 08:30:00
Lokasi : Gedung Sasana Krida
Koordinator : Yuyun Widiarti

Pelatihan POKDAKAN

09 Agustus 2023 08:30:00
Lokasi : Gedung Sasana Krida
Koordinator : Yuyun Widiarti

Rapat Koordinasi Bulanan

14 November 2023 20:00:00
Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon
Koordinator : David Yusuf

Pelaksanaan Jemput bola administrasi kependudukan

22 November 2023 08:00:16
Lokasi : gedung sanana krida
Koordinator : Laelatul Munawaroh

HIMBAUAN

22 Desember 2023 15:15:00
Lokasi : Pekon Bumi Ratu
Koordinator : Tegar Pramudia

Audit Inspektorat

04 Juli 2024 09:00:00
Lokasi : Aula Kecamatan Pagelaran
Koordinator : Kaur Keuangan

UNDANGAN MONEV PBB-P2

17 Juli 2024 10:39:44
Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon
Koordinator : Laelatul Munawaroh

Galeri

Pemerintah Desa

Komentar Terkini

Media Sosial

Alamat	:	Jl. Raya Bumi Ratu
Pekon	:	Bumi Ratu
Kecamatan	:	Pagelaran
Kabupaten	:	Pringsewu
Kodepos	:	35375
Telepon	:	081278078544
No. HP	:	081278078544
Email	:	pekonbumiratu2010@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	1.211
Kemarin	:	2.218
Total Pengunjung	:	34.625
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	216.73.216.185
Browser	:	Mozilla 5.0