PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

Peraturan Menteri ini mengatur:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023; dan
2. pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2023.

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 untuk memberi acuan bagi:

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
3. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:

1. kemanusiaan;
2. keadilan;
3. kebhinekaan;
4. keseimbangan alam;
5. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa; dan
6. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 terdiri atas:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
2. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
3. publikasi dan pelaporan; dan
4. pembinaan.

Selengkapnya Silahkan dibaca pada halaman berikut ini: